KICK OFF HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS PROJECT (HDDAP) 2024
Surabaya, 16 Mei 2024 - Bertempat di Ballroom Hotel JW Marriot Hotel Surabaya, Direktorat Jenderal Hortikultura bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) melaksanakan pertemuan awal/Kick Off Program Horticulture Development In Dryland Areas Project (HDDAP) Tahun 2024. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. dan dihadiri oleh berbagai unsur mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta serta Perbankan. Dalam kegiatan tersebut Kepala BSIP Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Rika Asnita, SP, M.Sc hadir sebagai tamu undangan.
Program HDDAP akan berfokus pada pengelolaan lahan kering dengan prinsip konservasi tanah dan air untuk mencegah degradasi lahan yang bisa mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2024 sampai dengan 2028 di 7 Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, NTT, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara atau lebih tepatnya di 13 Kabupaten yaitu Sumenep, Gresik, Lumajang, Batang, Wonosobo, Sumedang, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Buleleng, Enrekang, Gowa, dan Ende.
Adapun tujuan dari program HDDAP antara lain adalah : 1). Mengkonsolidasikan 10.000 Ha lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan dalam kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di 13 Kabupaten sehingga dapat menghasilkan produk hortikultura berkualitas sesuai kebutuhan domestik, industri dan ekspor, 2). Meningkatknya pendapatan petani lahan kering hortikultura di lokasi program, 3).Sebanyak 13 KEP di 13 Kabupaten dapat berjalan secara berkelanjutan dan bankable. Di akhir acara dilaksanakan penandatangan Naskah Kesanggupan/Kerjasama Offtaker Program Horticulture Development In Dryland Areas Project (HDDAP) dengan Mitra Usaha dan serta Gubernur di 7 Provinsi lokasi program HDDAP yang diwakili oleh Gubernur NTT serta Bupati dari 13 Kabupaten.